Badung - ImigrasiOne.id || Bali kembali bergejolak. Kantor Imigrasi Ngurah Rai menggerebek praktik prostitusi berkedok wisata yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Dalam operasi senyap yang digelar Kamis malam (17/9/2026), 13 WNA ditangkap di jantung pariwisata Badung: Canggu, Seminyak, dan Umalas.
Operasi gabungan Imigrasi Ngurah Rai bersama Kanwil Ditjen Imigrasi Bali dan Polda Bali ini dimulai pukul 17.00 WITA. Sasarannya jelas: WNA yang menyalahgunakan izin tinggal.
Fakta di lapangan mencengangkan. Modus mereka sangat rapi dan digital.
Di sebuah vila mewah di Canggu, petugas menciduk IP, WNA perempuan asal Rusia. Di paspornya tertera izin tinggal Remote Worker yang masih berlaku hingga 8 November 2026. Namun di balik izin kerja remote itu, IP diduga menjajakan diri lewat WhatsApp dengan tarif fantastis.
Tak berhenti di situ. Dari pengakuan IP, petugas mengendus keberadaan OG, pria asal Ukraina yang diduga menjadi mucikarinya. OG diringkus di sebuah apartemen. Ironisnya, ITAS Investor miliknya sudah mati sejak 14 Oktober 2025. Sudah overstay, masih sempat jadi bos prostitusi WNA.
Di Seminyak, skandal berlanjut. Tiga perempuan asal Nigeria berinisial JFP, ECM, dan HOU digerebek di vila Jalan Bidadari. Mereka masuk dengan dalih Program Magang, tapi izin kunjungannya sudah lama expired. Overstay-nya bukan main: 58 hari, 94 hari, dan 134 hari. Selama itu mereka diduga beroperasi via platform daring prostitusi.
Puncaknya di Umalas. Berdasarkan pelacakan kanal Telegram, tim menemukan sarang prostitusi WNA. Delapan perempuan diamankan sekaligus. Komposisinya internasional: Nigeria, Rusia, dan Kazakhstan.
Kepala Kanim Ngurah Rai, Muhamad Novyandri menegaskan tidak ada toleransi.
"Ini peringatan keras. Bali bukan tempat untuk menyalahgunakan visa. Kami akan tindak tegas setiap WNA yang mencari nafkah di luar izin tinggalnya. 13 orang ini kami periksa intensif, termasuk dugaan tindak pidana perdagangan orang," tegas Novyandri, Jumat (18/9/2026).
Saat ini 13 WNA — 12 perempuan dan 1 laki-laki — ditahan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Mereka terancam Pasal 75 dan Pasal 122 UU Keimigrasian, serta potensi deportasi dan penangkalan masuk Indonesia.
(Erina Ichwan - Kontributor)
