Oleh Metta Iskandar-Kontributor ImigrasiOne
JAKARTA, ImigrasiOne.id - Wajah Ditjen Imigrasi tercoreng paling parah sepanjang sejarah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 30 September 2026. Delapan tersangka, termasuk pucuk pimpinan, dinyatakan lengkap (P21).
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2-3 Juni 2026 di Jakarta Barat, Jawa Barat dan Bali. OTT yang awalnya dikira pungli kecil, ternyata membuka kotak pandora praktik rasuah sistematis selama empat tahun.
Delapan Tersangka dan Modus "Kode Malaikat"
KPK menetapkan delapan tersangka. Mereka bukan petugas lapangan, melainkan pengendali kebijakan:
1. Silmy Karim - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Saffar Muhammad Godam - Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025
3. Jaya Saputra - Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
4. Tessar Bayu Setyaji & Bagus Bramantyo - Kasubdit Izin Tinggal
5. Ronald Arman Abdullah - Kakanim Jakpus dan Jakbar
6. Juniadi Sri Priambudi & Gusti Benardiansyah - Ketua Tim dan Staf
Modusnya: Pelayanan resmi dipersulit, biro jasa di Bali diminta biaya di luar PNBP antara Rp 1 juta - Rp 1,5 juta per WNA untuk percepatan ITAS, alih status, hingga pindah domisili. Bahasa internalnya, "Bayar dulu, baru berkas diklik."
Agar tidak terdeteksi, pembagian uang hasil pemerasan menggunakan kode-kode unik: "Malaikat, Vokalis, Backing Vocal, hingga Koreografer". Dari skema ini, negara ditaksir dirugikan dan kelompok ini meraup hingga Rp 145,5 Miliar periode 2022-2026 KPK telah menyita aset sekitar Rp 150 Miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap, Silmy Karim diduga menerima jatah tetap sekitar Rp 100 juta setiap Jumat, yang dikumpulkan secara rutin.
Seret Nama Bos Tempo Scan dan Jet Pribadi
Pengembangan kasus merembet ke korporasi. Pada 22 September 2026, KPK memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group, Handojo Selamet Muljadi. Penyidik mendalami dugaan aliran dana Rp 50 juta - Rp 500 juta ke Silmy Karim melalui staf pribadi, serta dugaan fasilitas jet pribadi. Handojo diperiksa sebagai saksi.
Momentum Bersih-Bersih di Era Dirjen Baru
Di tengah badai kasus ini, Ditjen Imigrasi di bawah Dirjen Hendarsam Marantoko mencoba mengembalikan kepercayaan.
Catatan Januari-September 2026, Ditjen mencatat 17.597 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) : 5.310 pembatalan izin tinggal, 5.310 deportasi, 3.950 usulan penangkalan, dan 3.022 pendetensian. Ada 89 tersangka pidana keimigrasian dengan dominasi WNA Malaysia dan RRT.
Bahkan sistem pengawasan digital *Subject of Interest (SOI)* berhasil mengamankan buronan korupsi asal Thailand inisial PV yang ditangkap saat memperpanjang izin tinggal di Kanim Jaksel pada 25 September 2026 atas permintaan NACC Thailand dan KPK. PV dideportasi 8 Oktober 2026.
Kasus Silmy Karim menjadi ujian: apakah reformasi Imigrasi hanya ganti seragam dari Kemenkumham menjadi Kemenimipas, atau benar-benar memutus rantai "uang Jumat" yang sudah mengakar sejak 2022.
*- RED / ImigrasiOne -*
